KHAWARIJ GAYA BARU ( PASAL I : MASALAH KELUAR DARI PENGUASA KAFIR )

Ini adalah masalah pertama yang ingin kami bicarakan. Dalam awal kaset yang tersebut di atas, syaikh ditanya tentang peristiwa yang terjadi di Aljazair dan pandangan syariat dalam masalah tersebut. Beliau menjawab pertanyaan ini dengan pertama kali menyebutkan perkataan ulama, ” Maa buniya ‘ala Fasidin fahuwa faasidun “ (apa yang dibangun di atas landasan yang rusak maka hasilnya tetap rusak).” Beliau membuat contoh; sholat tanpa thaharah, maka ini bukan sholat (yang sah).

Kemudian beliau berkata : “Kami selalu dan selamanya menyebutkan bahwa keluar terhadap para penguasa walaupun mereka telah pasti kekufurannya, keluar dari mereka hukumnya sama sekali (mutlak) tidak disyariatkan. Dikarenakan kalaupun keluar ini merupakan suatu keharusan, ia harus berlandaskan syariat sebagaimana sholat yang kami sebutkan tadi ; harus berlandaskan thaharah, yaitu wudhu’. Kami berdalil dalam masalah seperti ini dengan firman Allah seperti :

 

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

 

“ Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah.” [QS. Al Ahzab ;21].

 

Sesungguhnya periode yang dilalui kaum muslimin hari ini dengan  berkuasanya para penguasa, taruhlah kekafiran mereka itu telah nyata sebagaimana kekafiran orang-orang musyrik secara sempurna. Taruhlah kita menerima hal ini, kami katakan,” Sesungguhnya kondisi di mana kaum muslimin saat ini hidup dibawah kekuasaan para penguasa —taruhlah kita katakan “para penguasa kafir” meminjam istilah jama’ah takfir secara lafal, bukan secara maknanya, karena dalam masalah ini ada pembahasan rinci yang sudah terkenal— maka kami katakan,” Sesungguhnya kehidupan kaum muslimin hari ini di bawah kekuasaan para penguasa tadi tidak jauh berbeda dengan kondisi kehidupan Rasulullah dan para shahabat yang disebut oleh para ulama dengan periode Makkah. Beliau telah hidup di bawah kekuasaan para thaghut kafir musyrik yang terang-terangan menolak untuk menerima dakwah dan mengatakan kalimatul haq Laa Ilaaha Illa Allah, bahkan paman beliau sendiri Abu Thalib di akhir hayatnya mengatakan,” Kalaulah tidak karena takut kaumku akan mencercaku, tentulah aku akan mengucapkannya sehingga engkau tenang.”

Mereka telah jelas-jelas kafir dan menentang dakwah Rasul, namun beliau hidup di bawah kekuasaan dan pemerintahan mereka, beliau tidak berbicara kepada mereka kecuali mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya. Lalu datanglah periode Madinah, lalu turunlah hukum-hukum syar’I secara terus menerus. Dimulailah perang antara umat Islam dengan kaum musyrikin sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah nabawiyah.

Adapun pada periode pertama, periode Makkah, sama sekali tidak ada keluar (dari penguasa kafir) sebagaimana banyak dilakukan umat Islam hari ini di negara yang bukan negara Islam. Keluar seperti ini tidak berada diatas petunjuk Rasul yang kita diperintahkan untuk mengambil suri tauladan dari beliau, khususnya lagi dalam ayat di atas:

 

 

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

 

“ Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah.” [QS. Al Ahzab ;21].

 

1)            Perkataan beliau menyelisihi nash-nash syariah :

(a). Karena Allah telah memerintahkan dalam banyak ayat dalam Al Qur’an untuk memerangi orang-orang kafir,

Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ

“ Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah (kesyirikan dan kekafiran) dan supaya dien semata-mata menjadi milik Allah…” [QS. Al Anfal :39].

Dan firman-Nya :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ

” Maka perangilah orang-orang musyrik di manapun kalian menemukan mereka.” [QS. At Taubah :5].

Dan firman-Nya :

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

” Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran karena sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian lagi (dengan kalian) supaya mereka mau berhenti.” [Qs. At Taubah :12].

Jika ayat-ayat ini dan ayat lainnya memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, sedangkan para penguasa adalah kafir, maka bagaimana keluar dari mereka dan memerangi mereka hukumnya sama sekali tidak disyariatkan sebagaimana syaikh ungkapkan ?

(b). Lalu di mana posisi syaikh terhadap hadits-hadits yang menashkan untuk memerangi para penguasa jika mereka telah kafir :

1. Sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Shamit,” Nabi mendakwahi kami, maka kami membaiat beliau. Di antara baiat yang beliau ambil dari kami, adalah kami membaiat beliau untuk mendengar dan ta’at baik dalam keadaan  sukarela maupun terpaksa, saat senang maupun susah dan atas penguasa yang mendahulukan kepentingannya atas kami (rakyat) dan janganlah kalian merebut urusan (kepemimpinan) dari orang yang memegangnya kecuali jika kalian melihat kufur yang jelas-jelas, di mana kalian mempunyai dalilnya dari sisi Allah.” [HR. Bukhari 7055,7056, Muslim 170 kitabul Iman hadits ke 22].
2. 2.      Hadits Ummu Salamah secara marfu’,” Akan ada para umara’ yang  kalian ketahui lalu kalian ingkari. Maka barang siapa mengetahui maka ia telah berlepas diri, barang siapa mengingkari maka ia telah selamat, akan tetapi (yang tidak selamat adalah) orang yang ridha dan mengikuti.“ Mereka bertanya,” Apakah tidak kami perangi saja mereka itu ?” Beliau menjawab,”Tidak, selama mereka masih sholat.” [Muslim 1853, Abu Daud 4760, Tirmidzi 2665, Ahmad VI/302,305,321].
3. 3.      Hadits Auf bin Malik,” Ditanyakan,” Ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan pedang ?” Beliau menjawab,” Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kalian.” [Muslim 1855. Ahmad VI/24, Darimi II/324].

Bukankah hadits-hadits ini merupakan nash-nash qah’i disyariatkannya keluar dengan pedang dari para penguasa jika mereka kafir dan keluar dari hukum syar’i yang hanif ? Bukankah kondisi yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada kita untuk keluar dari para penguasa adalah kondisi yang dikatakan oleh syaikh sebagai keluar dari para penguasa sama sekali tidak disyariatkan ?

Kemudian kami bertanya kepada syaikh,” Bukankah kafirnya seorang   penguasa merupakan sebuah kemungkaran?” Kami tak ragu lagi bahwa jawaban beliau pasti ya, sebuah kemungkaran. Bahkan merupakan kemungkaran terbesar. Kalau memang demikian, maka kami katakan  Rasul kita telah memerintahkan kita untuk menghapus kemungkaran. Beliau bersabda:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

“ Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran ; jika ia sanggup hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kalau tidak sanggup hendaklah ia merubahnya dengan lisannya, kalau masih tetap tidak sanggup maka  hendaklah ia merubahnya dengan hatinya dan itulah iman yang paling lemah.” [Muslim 49, Abu Daud 1140,4340, Tirmidzi 2172, Ibnu Majah 1275, 4013, Nasai VIII/111-112, Ahmad III/54 dari hadits Abu Sa’id al Khudriy].

Kalau demikian halnya, maka kami menuntut berdasar syariat agar kemungkaran penguasa ini yaitu kekufurannya, dihilangkan. Jika kekafirannya tidak bisa ditahan kecuali dengan memerangi dan keluar darinya dengan pedang, maka hal itulah yang wajib dikerjakan. Imam Al Qarafi dalam Al Dzakhirah III/387 ketika membahas sebab-sebab jihad, mengatakan :

“ Sebab pertama : dan ini dijadikan patokan dasar wajibnya jihad, yaitu untuk mengilangkan kemungkaran kekafiran. Karena kekafiran merupakan kemungkaran yang paling besar. Barang siapa mengetahui kemungkaran dan mampu untuk menghilangkannya, wajib baginya untuk menghilangkannya.”

2)      Perkataan syaikh bertentangan dengan ijma’ ulama dari kalangan     salafush sholih dan ulama sesudah mereka.

Di bawah ini saya nukilkan sebagian perkataan mereka yang menunjukkan hal ini :

 

(a).  Al Hafidz dalam Fathul Bari XIII/124 telah menukil perkataan Ibnu Tien, ” Para ulama telah ijma’ (bersepakat) bahwasanya jika khalifah mengajak kepada kekafiran atau bid’ah maka ia dilawan. Para ulama berbeda pendapat kalau khalifah merampas harta, menumpahkan darah dan melanggar kehormatan ; apakah dilawan atau tidak ?.” Ibnu Hajar berkata, ” Pernyataan beliau tentang adanya ijma’ ulama mengenai hukum melawan imam jika ia mengajak kepada bid’ah ini tertolak, kecuali jika maksudnya adalah bid’ah yang jelas-jelas membawa kepada kekafiran yang nyata.”

(b). Al Hafidz dalam Fathul Bari XIII/132 juga menyatakan, ” Kesimpulannya seorang khalifah dipecat berdasar ijma’ kalau ia telah kafir. Maka wajib bagi setiap muslim melakukannya. Siapa kuat melaksanakannya maka baginya pahala, siapa yang berkompromi baginya dosa, sedang yang tidak mampu (lemah) wajib hijrah dari bumi tersebut.”

[c].  Juga dalam Fathul Bari XIII/11 disebutkan, ” Sebagian ulama menyatakan sejak awal tidak boleh mengangkat seorang fasik sebagai khalifah. Jika ternyata kemudian ia berbuat dzalim setelah sebelumnya memerintah dengan adil, para ulama berbeda pendapat tentang hukum keluar darinya. Pendapat yang benar adalah tidak boleh kecuali jika ia telah kafir, maka wajib keluar darinya.”

(d).  Imam Nawawi menukil dalam Syarhu Shahih Muslim XII/229 dari qodhi Iyadh, ”Jika terjadi kekafiran atau merubah syariat atau bid’ah, ia telah keluar dari kedudukannya sebagai penguasa maka gugurlah kewajiban taat kepadanya dan wajib atas umat Islam untuk melawan dan menjatuhkannya serta mengangkat imam yang adil kalau hal itu memungkinkan. JIka tidak mampu melaksanakannya kecuali sekelompok orang maka wajib atas kelompok tersebut melawan dan menjatuhkan imam tersebut. Adapun imam yang mubtadi’ (berbuat bid’ah) tidak wajib menjatuhkannya kecuali jika mereka memperkirakan mampu melakukan hal itu…”

(e).  Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan Ilyasiq yang ditetapkan oleh Jengish Khan, beliau berkata, ”Undang-undang ini bagi anak keturunannya akhirnya menjadi sebuah perundang-undangan yang diikuti. Mereka mendahulukannya atas berhukum dengan Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Siapa saja di antara mereka melakukan hal ini maka ia telah kafir, wajib diperangi sampai kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak diberlakukan hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya, baik dalam masalah yang sedikit maupun banyak.” [Tafsir Al Qur’anil ‘Adzim II/68].

(f).  Imam Asy Syaukani setelah berbicara tentang orang yang berhukum kepada selain syariat Allah, beliau berkata, ”Jihad melawan mereka itu wajib dan memerangi mereka itu sebuah keharusan sampai mereka menerima hukum-hukum Islam, tunduk kepadanya dan menghukumi di antara mereka dengan syariah muthaharah dan keluar dari seluruh thaghut-thaghut syaitaniyah yang mereka ikuti.” [Ad Dawa-ul ‘Ajil Fi Daf’il ‘Aduwwi al Shoil hal. 25].

(g).  Imam Ibnu Abdil Barr dalam Al Kafi (I/463) mengatakan, ”Al Umari al ‘abid —yaitu Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khathab] bertanya kepada imam Malik bin Anas,” Wahai Abu Abdillah, bolehkah kita tidak terlibat dalam memerangi orang yang keluar dari hukum-hukum Allah dan berhukum dengan selain hukum-Nya ?” Imam Malik menjawab, ”Urusan ini tergantung kepada jumlah banyak atau sedikit.” Imam Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, ”Jawaban Imam Malik ini sekalipun berkenaan dengan jihad melawan orang-orang non musyrik, namun juga mencakup orang-orang musyrik dan mencakup amar makruf nahi mungkar. Seakan-akan beliau berkata siapa mengetahui bahwa jika ia melawan musuh, musuh akan membunuhnya sedang ia tidak menimpakan kehinaan sedikitpun pada diri musuh, maka ia boleh meninggalkan memerangi mereka dan bergabung dengan sekelompok kaum muslimin yang lain…”.

Pernyataan-pernyataan lugas dari para ulama yang menyatakan adanya ijma’ keluar dari ketaatan kepada penguasa jika ia telah kafir ini menjelaskan kesalahan pendapat syaikh Al Albani yang menyatakan tidak disyariatkannya keluar dari penguasa yang kafir.

Sebagaimana orang yang memperhatikan soal yang diajukan kepada Imam Malik mendapati bahwa si penanya tidak menanyakan bolehnya memerangi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, akan tetapi bertanya tentang bolehnya tidak terlibat dalam memerangi mereka. Jika kita telah mengetahui bahwa penanya adalah Abdullah bin Abdul Azizi Al Umari, seorang ulama yang zuhud, tsiqah, seorang yang menegakkan amar makruf nahi mungkar,  sebagaimana disebutkan dalam Tahdzibu Tahdzib III/196-197. Saya katakan kalau kita telah mengetahui hal ini, kita akan memahami jawaban karena memang bentuk soalnya seperti ini. Al Umari al ‘abid telah memahami betul bahwa memerangi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah disyariatkan bahkan wajib. Tapi ia menanyakan apakah ada rukhshah (keringanan) yang membolehkan tidak memerangi mereka ? Ternyata jawaban Imam Malik jeli juga, beliau mengembalikan masalah ini kepada banyak dan sedikitnya jumlah, artinya kepada kemampuan. Maksudnya, siapa mempunyai kemampuan maka ia harus memerangi mereka, sedang yang tidak mempunyai kemampuan tidak mengapa jika ia tidak memerangi mereka.

Dalam penjelasan imam Ibnu Abdil Barr terhadap perkataan imam Malik, imam darul hijrah, juga terkandung sebuah kupasan yang sangat baik yaitu perkataan beliau,”…maka ia boleh meninggalkan…” Beliau tidak mengatakan ,”… Wajib baginya meninggalkan…” ini menunjukkan bahwa kemampuan bukanlah syarat sahnya perang, melainkan sekedar syarat wajibnya perang. Siapa tidak mempunyai kemampuan maka tidak ada dosa atasnya jika ia memaksakan dirinya berjihad, bahkan sekalipun ia mengetahui ia tidak mampu meraih kemenangan atas musuh, selama hal itu masih mengandung maslahat syar’iyah seperti menanamkan ketakutan di hati musuh dan membangkitkan ghirah keimanan dan keberanian dalam diri kaum muslimin atau maslahat lain.

3- Adapun alasan yang diajukan oleh syaikh bahwa kondisi umat Islam saat ini di bawah para penguasa tadi adalah seperti kondisi Nabi pada fase Makkah, sedang Rasulullah tidak memerangi orang-orang kafir selama di Makkah !

 

Setiap orang tentu akan sangat heran, bagaimana seorang ulama yang giat dalam masalah ilmu dan tahqiq seperti syaikh bisa beralasan dengan alasan yang ganjil ini.

Tak diragukan lagi bahwa syaikh tentu mengetahui bahwa dien ini telah  sempurna, nikmat Allah telah sempurna dan bahwasanya hukum-hukum pada fase Makkah telah dihapus pada fase Madinah. Di antaranya ; jihad dilarang pada fase Makkah lalu diwajibkan pada fase Madinah. Kita diminta untuk melaksanakan urusan Rasulullah yang paling akhir. Ajaran yang ada pada saat Rasulullah wafat, itulah dien sampai hari kiamat nanti. Tak boleh bagi seorangpun untuk meniadakan hukum yang telah jelas dari Rasululah dengan alasan kita berada dalam suatu kondisi yang mirip dengan fase Makkah.

Kalau alasan ini benar, tentulah amat benar pula orang yang mengatakan, ”Kita tidak akan mengeluarkan zakat dan mengerjakan shaum karena kita berada dalam kondisi yang mirip dengan fase Makkah, karena zakat dan shaum baru diwajibkan saat fase Madinah.”

Yang lebih mengherankan lagi, syaikh Albani telah mengatakan hal yang kami katakan ini, dalam sebuah kaset beliau yang berjudul “ Hamas dan Ahlu Sunah di Khan Yunus “, kaset ini telah direkam dengan tanggal 8 Muharram 1414 H dengan nomor 747/1 dari serial Silsilatu Al huda wa Al nuur, sebagaimana disebutkan di awal kaset tersebut. Dalam kaset tersebut beliau syaikh ditanya tentang  seseorang yang datang dari Khan Yunus, ”Saudara-saudara kami di sana  mengatakan, ”Kami meyakini apa yang dinamakan dengan masyarakat Makkah ; sabar dan dakwah…” Tapi penanya berkata, ”Khan Yunus, seluruh penduduknya beragama Islam. Kadang-kadang mereka terpaksa harus menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Apakah boleh bagi kami merubah kemungkaran dengan tangan …?”

Syaikh menjawab: ”Pertama : Dari pertanyaan anda tadi keluar sebuah kata yang saya kira tidak anda sengaja. Dengan kata lain, lisan anda mendahului keinginan mereka. Saya tidak mengira mereka bermaksud dengan kandungan kata tadi. Anda katakan — seingat saya — mereka menganggap diri mereka berada pada fase Makkah. Kami mendengar dari sebagian orang bahwa mereka mengganggap diri mereka dalam fase Makkah akibat kondisi dan intimidasi yang mereka terima. Ini sungguh suatu kesesatan yang nyata. Karena bila seorang muslim menganggap dirinya berada dalam fase Makkah, maknanya ia bebas dari hukum-hukum yang telah jelas–jelas wajib dikerjakan atau ditinggalkan menurut para ulama kaum muslimin. Hal ini selamanya tak akan dikatakan oleh seorang muslim. Menurut persangkaan saya, hal yang membuat mereka mengatakan demikian apalagi meyakini maknanya adalah perasaan mereka bahwa mereka tidak mampu untuk melaksanakan banyak atau sedikit dari hukum-hukum syar’i. Realita sesungguhnya yang menyebabkan   mereka melakukan hal ini adalah ketidak mengertian mereka terhadap Islam dan kaedah-kaedah ilmiah Islam yang memungkinkan seorang muslim untuk mensikapi kondisi kehidupan masanya tanpa harus merasa berada dalam fase Makkah atau seperti dalam fase Makkah.”

Lalu syaikh kembali menjawab pertanyaan tadi, yang intinya bolehnya merubah kemungkaran dengan tangan tak memerlukan izin lagi setelah adanya sabda Rasulullah :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

”Siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka jika ia sanggup hendaklah ia merubahnya dengan tangannya.” Namun wajib hukumnya mempehatikan timbangan mashalih dan mafasid (untung dan rugi), sehingga tidak boleh merubah kemungkaran dengan tangan dan lisan jika akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang dirubah.

Perkataan beliau ini sangat kuat, yang seperti ini adalah pendapat beliau yang lain yang ditulis oleh pengarang buku “Hayatul Albani wa Atsaruhu wa Tsanaul ‘Ulama’ ‘Alaihi” (Kehidupan syaikh Albani, pengaruhnya dan pujian ulama kepada beliau). Dalam buku tersebut I/396, sebagai jawaban syaikh atas sebuah pertanyaan tentang bertahap dalam menyampaikan syariah, beliau syaikh menjawab: ”Islam telah sampai kepada kita secara sempurna dan paripurna, maka tidak boleh menerapkan sebagiannya dengan meninggalkan sebagian lainnya atau memilih-milih yang sesuai dengan kondisi dan melalaikan yang tidak sesuai dengan kondisi jika masih mungkin untuk diterapkan. Sesungguhnya Islam yang hari ini ada di hadapan kita berbeda dengan Islam sebelum turunnya firman Allah;

 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِينًا

 

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan dien kalian untuk kalian, dan Aku sempurnakan untuk kalian nikmat-Ku dan Aku telah ridha Islam sebagai dien kalian.” [QS. Al Maidah :3].

Islam yang hari ini ada di hadapan kita telah sempurna tak ada kekurangan di dalamya baik secara perealisasian maupun hukumnya. Setiap ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal dan tidak mustahil untuk direalisasikan, akan tetapi sesuai dan sebagai perelaisasian dari kaedah yang diringkas oleh ayat :

فاتقوا الله مااستطعتم

“ Maka bertaqwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian.”

Jadi, hukum dasarnya adalah beramal dan merealisasikan syariah secara sempurna sesuai kemampuan. Itulah yang ditegaskan oleh hadits Rasulullah :

ما أمرتكم من شيئ فأتوا منه مااستطعتم ومت نهيتكم عنه فاجتنبوه

“ Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian, dan apa yang aku larang maka jauhilah.”

Maksud dari penjelasan syaikh Albani —dan kami Alhamdulillah, tidak mengatakan kecuali seperti apa yang beliau katakan — bahwasanya Islam telah sempurna, nikmat telah sempurna. Di antara yang secara yakin kita ketahui bahwa syariat telah sampai pada perintah terakhir wajibnya jihad, dan di antara jihad adalah keluar dari para penguasa jika telah nampak dari diri mereka kekafiran yang jelas terang-terang ada dalilnya dari sisi Allah. Wallahu A’lam.

4- Bahkan kami tambahkan dari uraian di atas bahwa “taruhlah masih ada syubhat” atas telah kafirnya para penguasa yang membuat dan menetapkan perundang-undangan positif untuk manusia tanpa izin dari Allah, maka syubhat ini tetap tak bisa menjadi penghalang dari memerangi mereka.

Hal ini dikarenakan mereka menentang penegakan hukum-hukum Allah. Telah terjadi ijma’ ulama bahwa setiap kelompok yang mempunyai kekuatan, yang menentang dari sebuah syariah saja dari syariah-syariah yang dhahir dan mutawatir, maka wajib hukumnya memerangi kelompok tersebut meskipun mereka tetap mengakui syariah tersebut dan tidak mengingkarinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam banyak tempat dalam Majmu’ Fatawa beliau.

Di antaranya adalah perkataan beliau ketika ditanya tentang memerangi bangsa Tartar, “ Setiap kelompok yang menolak untuk komitmen  dengan sebuah syariah dari syariah Islam yang dhahir mutawatir seperti kaum tersebut (Tartar) dan selainnya, maka wajib hukumnya memerangi mereka sampai mereka kembali komitmen dengan syariat-syariat Islam, sekalipun mereka masih mengucapkan syahadat dan komitmen dengan sebagian syariat Islam.”

“ Sebagaimana Abu Bakar dan para shahabat memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Ini telah menjadi kesepakatan para ulama setelah mereka setelah terjadinya dialog antara Abu Bakar dengan Umar. Maka para shahabat telah bersepakat untuk berperang demi menjaga hak-hak Islam, sebagai pengamalan Al Qur’an dan As Sunah. Demikian juga telah tetap dari Rasulullah sepuluh sanad:  hadits tentang Khawarij. Beliau memberitahukan bahwa Khawarij adalah seburuk-buruk makhluk, sekalipun beliau menyebutkan,” Sholat kalian akan remeh bila dibandingkan sholat mereka, dan shaum kalian akan remeh bila dibandingkan shaum mereka.”

Dengan ini diketahui bahwa sekedar berpegang teguh dengan Islam tanpa disertai komitmen kepada syariat-syariatnya tidak menggugurkan dari sikap memerangi mereka. Perang wajib ditegakkan sampai seluruh dien menjadi hak Allah, dan sampai fitnah tidak ada lagi. Kapan saja dien itu untuk selain Allah maka perang hukumnya wajib. Maka kelompok mana saja menolak mengerjakan  sebagian shalat yang wajib, atau shaum atau haji atau untuk komitmen dengan pengharaman darah, harta, khamar dan judi atau menikahi perempuan mahramnya atau menolak untuk komitmen dengan jihad melawan orang-orang kafir atau mengambil jizyah dari ahlu kitab dan kewajiban serta larangan dien lainnya —di mana tak ada udzur pada seorangpun untuk mengingkarinya dan meninggalkannya, bahkan orang yang mengingkarinya telah kafir— maka kelompok yang menolak ini diperangi sekalipun masih mengakui syariat ini. Ini adalah sesuatu perkara yang aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama.”       [Majmu’ Fatawa XXVIII/502-503].

Beliau juga menyatakan, ”Dien adalah ketatan. Bila sebagian dien untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selain Allah, maka wajiblah perang sampai seluruh dien menjadi hak Allah.” [Majmu’ Fatawa XXVIII/544].

 

Pernyataan Syaikhul Islam ini juga menjadi pendapat para ulama selain beliau :

 

(a).  Imam Nawawi telah menyebutkan dalam syarh atas hadits Abu Hurairah tentang diskusi Abu Bakar dengan Umar, beliau berkata, “ Dalam hadits ini disebutkan wajibnya memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat atau mengerjakan sholat atau kewajiban-kewajiban Islam lainnya baik sedikit ataupun banyak, berdasar perkataan beliau Radhiyallahu ‘anhu,” Kalau mereka tidak membayarkan kepadaku tali ikat unta …” [Syarhu Shahih Muslim II/212].

(b)         Al Qadhi Abu Bakar Ibnu Al Araby dalam Ahkamul Qur’an II/596 ketika berbicara tentang ayat perang dalam suat Al Maidah, beliau mengatakan, ”Jika ditanyakan bagaimana ayat ini juga mengenai kaum muslimin padahal Allah telah menyatakan ;” Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya”, padahal itu adalah sifat orang kafir ?” Kami katakan memerangi itu bisa berwujud I’tiqad (keyakinan) yang rusak, kadang juga berwujud maksiat. Allah akan membalas sesuai jenisnya, sebagaimana firman Allah ,” Maka jika mereka tidak mau bertaubat maka umumkanlah bahwa Allah dan rasul-Nya memerangi mereka.” Jika dikatakan ayat ini tentang orang yang menghalalka riba,. kami jawab,” Ya, memang, dan bagi setiap orang yang melakukannya, Sesunguhnya  umat ini telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan maksiat maka ia diperangi sebagaimana kalau penduduk sebuah negeri bersepakat untuk melakukan riba atau meninggalkan sholat Jum’at dan jama’ah.”

(c)           Ibnu Qudamah dalam Al Kafi I/127 mengatakan, ”Adzan itu disyariatkan untuk sholat lima waktu, bukan untuk sholat lainnya. Ia termasuk fardhu kifayah, karena termasuk bagian dari syiar-syiar Islam yang nampak seperti jihad. Jika penduduk suatu negeri sepakat untuk meninggalkannya maka mereka diperangi.”

 

(d)          Ibnu Khuwaiz Mandad berkata, ”Jika penduduk suatu negeri berkecimpung dengan riba sebagai bentuk penghalalan, maka mereka menjadi murtad dan hukum atas mereka seperti hukum orang yang murtad. Jika mereka tidak menghalalkan riba, imam boleh memerangi mereka. Bukankah Allah telah mengizinkan hal itu, sebagaimana firman-Nya,” Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.” [Al Jami’ li Ahkamil Qur’an lil Qurthubi III/364].

 

(e)           Ibnu Rajab Al Hambali dalam Jamiul Ulum wal Hikam hal. 73 berkata, ” Jika  telah masuk Islam, lalu melaksanakan sholat dan zakat serta menjalankan syariat-syariat Islam, maka ia mempunyai hak yang sama dengan hak seorang muslim lainnya dan ia mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban muslim lainnya. Jika meninggalkan salah satu dari rukun-rukun, jika mereka sebuah kelompok maka mereka diperangi…”

Saya katakan, ”Jika kelompok yang  mempunyai kekuatan diperangi hanya karena ia menolak satu saja dari syariat Islam, maka para penguasa hari ini mereka telah menolak kebanyakan syariat Islam. Kalau tidak, hendaklah syaikh mengatakan kepada kami apakah para penguasa kita hari ini melaksanakan dengan konskuen jihad  melawan orang-orang kafir ? Apakah mereka melaksanakan dengan konskuen jizyah dari orang-orang ahlul kitab ? Apakah mereka konskuen dengan pengharaman zina ? Apakah mereka konskuen dengan hukum-hukum qishash, hudud dan diyat? Apakah, apakah, apakah…?

Orang yang meneliti kondisi para penguasa pada saat sekarang ini mendapati mereka telah menolak sebagian besar syariat Islam. Sikap mereka yang paling baik sekedar mengatakan kami mengakui syariat-syariat ini dan tidak mengigkarinya. Namun pengakuan mereka ini tidak menghalangi untuk memerangi mereka sebagaimana telah diterangkan oleh Syaikhul Islam. Maka bagaimana jika para penguasa tadi sejak awal  tidak mengakui kebanyakan syariat Islam yang dhahir dan mutawatir ? Sebagai contoh, kita mengetahui secara yakin para penguasa tidak mengakui hukum-hukum tentang ahlu dzimah yang disebutkan oleh kitabullah dan sunah Rasulullah shalallohu‘alaihi wa sallam dan mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara seorang muslim dan nasrani, semuanya di hadapan hukum negara sama. Mereka mengatakan jizyah itu telah kadaluwarsa, faham kewarganegaraan telah menggusur pemahaman tentang ahlu dzimah, sebagaimana sebagian penguasa hari ini mensifati hukum hudud dengan tuduhan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Oleh Karena itu kita katakan sepantasnya tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya keluar dari para penguasa pendosa tersebut, yang tidak saja membuang syariat Allah dan mewajibkan rakyat untuk berhukum dengan hukum-hukum berhala. Tetapi mereka juga memerangi para da’i dengan membunuh, menyiksa, menyeret mereka ke tempat-tempat penjagalan keji yang mereka namakan pengadilan militer. Mereka tidak mempunyai tujuan selain memberangus para da’iI yang akan menegakkan syariat Allah dan berhukum dengan kitabullah di muka bumi ini.

Sekali lagi Kita katakan sepantasnya tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya memerangi para penguasa tersebut dengan catatan menjaga rambu-rambu syariat seperti menimbang maslahat dan mafsadat serta konskuen dengan hukum-hukum syariat dalam masalah jihad. Wallahu A’lam.